JAKARTA, FARSA.ID — Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benyamin Paulus Octavianus, memberikan apresiasi khusus kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas kerja sama yang selama ini terjalin erat dengan Kementerian Kesehatan, khususnya dalam mendorong hilirisasi vaksin nasional dan penguatan sistem farmakovigilans di Indonesia.
Bentuk apresiasi tersebut ditunjukkan secara langsung melalui kunjungan Wakil Menteri Kesehatan ke Kantor BPOM di Jalan Percetakan Negara (16 April 2026)
Kehadiran Wamenkes diterima penuh keakraban oleh Kepala BPOM RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., didampingi Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, dr. William Adi Teja, MD., B.Med., M.Med., bersama seluruh jajaran direktur di lingkungan BPOM.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali kuatnya sinergi antara Kementerian Kesehatan dan BPOM dalam membangun kemandirian farmasi nasional, terutama pada sektor vaksin. Kolaborasi kedua institusi dinilai semakin strategis di tengah upaya Indonesia memperkuat ketahanan kesehatan nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri farmasi dalam negeri.
Dalam pertemuan itu, turut mengemuka capaian besar BPOM yang berhasil memperoleh status WHO Listed Authority (WLA) pada Desember 2025. Penilaian WLA sendiri telah berlangsung pada periode 2024 hingga 2025, dengan dukungan aktif dari Kementerian Kesehatan sehingga seluruh proses asesmen oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dapat berjalan lancar.
Status WLA ini menjadi tonggak penting karena diharapkan mampu mendorong daya saing industri, mempercepat hilirisasi inovasi kesehatan, serta memperkuat kemandirian farmasi nasional.
Kepala BPOM RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Kementerian Kesehatan dalam proses penilaian WLA, khususnya pada aspek fungsi vigilance untuk vaksin. Menurutnya, keberhasilan Indonesia meraih status WLA bukanlah capaian satu lembaga semata, melainkan hasil kerja kolektif lintas institusi negara.
“BPOM menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan, kerja sama, serta kontribusi aktif Kementerian Kesehatan, khususnya terkait fungsi vigilance untuk vaksin dalam proses penilaian WHO Listed Authority hingga BPOM berhasil memperoleh status WLA pada Desember 2025. Ini adalah fondasi penting untuk memperkuat kepercayaan global terhadap sistem kesehatan nasional kita,” ujar Taruna Ikrar.
Taruna menegaskan bahwa farmakovigilans merupakan elemen kunci dalam menjamin keamanan obat dan vaksin, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan nasional. Dalam konteks global, farmakovigilans juga menjadi salah satu fungsi yang dinilai secara khusus dalam kerangka WHO Listed Authority.
Berdasarkan hasil penilaian fungsi vigilance, WHO mengidentifikasi sejumlah keunggulan Indonesia dalam pelaksanaan surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
Namun demikian, masih terdapat beberapa area yang perlu diperkuat agar Indonesia dapat sepenuhnya memenuhi standar fungsi vigilance sebagaimana ditetapkan dalam kerangka WLA.Sebagai tindak lanjut, BPOM, Kementerian Kesehatan, dan Komite Nasional KIPI telah melakukan pembahasan teknis bersama untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai langkah strategis dalam memenuhi seluruh rekomendasi WHO.
Bahkan, Kepala BPOM telah menyampaikan surat resmi kepada Menteri Kesehatan pada 13 Februari 2026 terkait dukungan tindak lanjut hasil penilaian WHO Listed Authority pada fungsi vigilance.Taruna menekankan bahwa BPOM berkomitmen menjaga capaian WLA agar tidak berhenti sebagai prestasi administratif, tetapi terus hidup dalam bentuk penguatan sistem, tata kelola, dan koordinasi antarlembaga.
“Sehubungan dengan rekomendasi perbaikan yang disampaikan WHO, BPOM berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk Kementerian Kesehatan, guna memastikan capaian WLA dapat dipertahankan, memenuhi standar internasional, dan memperkuat kepercayaan global terhadap sistem kesehatan nasional,” tegasnya.
Lebih lanjut, BPOM juga berharap dukungan berkelanjutan dari Kementerian Kesehatan, khususnya dalam ruang lingkup kewenangan pengelolaan program kesehatan nasional, terutama program imunisasi dan surveilans KIPI. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memastikan implementasi RTL berjalan optimal sesuai peran masing-masing institusi.
Koordinasi berkelanjutan antara Kementerian Kesehatan dan BPOM ke depan akan diarahkan pada beberapa langkah strategis, antara lain penyelarasan kebijakan dan penguatan implementasi program kesehatan masyarakat, termasuk pelaporan kejadian tidak diinginkan atau efek samping obat, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di tingkat nasional maupun subnasional, serta penguatan kapasitas Komnas KIPI dan Komda KIPI dalam penilaian kausalitas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi.
Kunjungan Wakil Menteri Kesehatan ke BPOM ini menegaskan bahwa agenda besar hilirisasi vaksin, penguatan farmakovigilans, dan penjagaan standar internasional bukan hanya program teknokratis, melainkan bagian dari ikhtiar negara untuk menghadirkan sistem kesehatan yang tangguh, mandiri, dan dipercaya dunia.
