Ambon_(28 Januari 2026). Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon_ Muhamad M. Rahman Mahulauw berpendapat bahwa Indonesia saat ini tengah memasuki era bonus demografi sebuah fenomena di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64) lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif hal ini juga DI Sampaikan oleh mantan presiden kita pak joko widodo yang menyebutkan bahwa fenomena ini terjadi dalam sejarah peradaban bangsa puncaknya pada 2030-2045 dan di dukung oleh data kementrian bappesnas. sehingga pemerintah pusat maupun daerah dalam menghadapi bonus demografi ini perlu manajemen dan analisis kebijakan yang tepat, agar fenomena ini tak menjadi hambatan dan juga tantangan dalam pengambilan kebijakan publik ungkap Muhamad M. Rahman Mahulauw Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Unpatti Ambon tersebut. (Rabu_26 Januari 2026).
Transisi kepemimpinan presiden jokowi ke probowo subianto juga di perhadapkan dengan bonus demografi sehinga dalam kebijakan publik beliau merencanakan target pertumbuhan ekonomi 8% sebagai langkah strategis untuk menghadapi bonus demografi, secara intrenal kabinet merah putih yang di naungi oleh presiden prabowo dan wakil presiden gibran rakabuming raka juga menjadikan ini sebagai prioritas dalam menghadapi tantangan bonus demografi sehinnga rumusan kebijakan berfokus pada penguatan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja dan makan siang bergizi gratis sebagai upaya meningkatkan kesehatan,kecerdasan dan kualitas SDM . komitmen yang di dalilkan ialah bonus demografi sebagai bonus ekonomi bukan beban sosial.
NEGARA-NEGARA YANG GAGAL DALAM MENGELOLA BONUS DEMOGRAFI: NIGERIA,MESIR dan AFRIKA SELATAN Bonus demografi berubah menjadi beban sosial hingga memunculkan ketidakstabilan sosial yang dipicu dari ketidaksediaan lapangan kerja, angka pengangguran yang meningkat dan angka kriminalitas yang memicu frustasi sosial, hal ini terjadi karena dalam pengambilan kebijakan pusat maupun daerah yangb tak bersandar pada kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.
Hal ini berbaling terbalik di negara vietnam saat mereka menghadapi arus bonus demografi , vietnam menjadikan bonus demografi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi sebab dalam kebijakan berfokus pada pendidikan, infrastruktur, penciptaan iklim investasi yang ramah tenaga dan reformasi ekonomi yang bersandar pada kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.
Di lain sisi Fenomena ini pun juga di hadapi Pemprov maluku dan Pemkot ambon, kalau tak di kelola dan di analisis dengan baik dalam pengambilan kebijakan sebagaimana yang di lakukan oleh pemerintah vietnam maka ini akan menjadi ancaman besar dan beban sosial, karena seharusnya bonus demografi di jadikan sebagai batu loncatan yang ber-arah pada upaya peningkatan kesejatraan masyrakat maluku mulai pada aspek kemiskinan dan pengangguran yang ada provinsi maluku dan kota ambon sebab probelematika kruisal ialah menyangkut dengan angka pengangguran dan garis kemiskinan yang sangat melekat pada suatu pemerintahaan.
Maluku sering timbul dalam daftar wilayah miskin dan angka pengangguran yang tinggi yang seringkali muncul pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Sebagai salah satu wilayah di indonesia dengan angka kemiskinan yang tinggi. ini yang menjadi indikator hambatan bagi pemerintahaan suatu pemerintahan untuk merumuskan kebijakaan yang menyangkut dengan keadilan sosial dan ekonomi masyarakat, apalagi di tambah dengan bonus demografi maka ini akan menjadi dinamika sosial dan ekonomi bagi intrenal pemerintahan bpk Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan juga bpk wali kota dan wakil wali kota ambon, Untuk menangani problematika ini Pemprov dan Pemkot Berkomitmen Untuk Membangun Maluku yang maju,adil dan sejahtera yang di tuangkan di dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangkah Menangah Daerah) Berfokus pada transformasi pembangunan, hilirisasi komoditas unggulan dan di dasarkan pada kebutuhan masyrakat, namun komitmen ini jangan hanya menjadi macan kertas yang terjebak dalam utopisme dokumen, sementara masyrakat masi terjeret kemiskinan sturktural dan kultural, sebab secara realitas indeks kemiskinan dan penganguran sebagai indikator utama yang nantinya akan menghambat pemanfaatan arus bonus demograf sebagai peluang. Namun dua indikator ini masi berada dalam tatanan masyarakat orang basudara sebab kebijakan masi berada pada ranah teoritis yang belum di terapkan secara komprhensif, walapun pemprov dan pemkot sering mengklaim bahwa indeks kemiskinan dan pengaguran sering menurun ini berbanding terbalik kalau di ukur secara realitas yang terjadi pada masyarakat terdapat asimetri informasi atau ketidakseimbanggan data atau informasi antara pemerintah dan masyarakat, belum lagi tiap tahun kampus mencetak ribuaan sarjana, yang seharusnya bisa di rekrut dan pemanfaatan tenaga kerja sesuai dengan dispilin ilmu yang di pelajari di kampus, namun akibat miopia kebijakan dan stagnasi penyerapan terjadi eksoudus talenta besar-besaran karena lulusan ini menjadi anak kandung yang terasing di tengah anomali kebutuhan kerja di daerah nya sendiri.
Bonus demografi adalah pedang bermata dua ia bisa menjadi katalisator kemajuaan atau justru pemicu ledakan pengangguran. Keberhasilan pemerintahaan dalam menjadikan ini sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi arus demografi tidak di ukur dari retorika dan dalil yang sering keluar di panggung formal, melainkan seberapa efektivitas dan realitas yang terjadi pada tatanan masyarakat antara teori dan implementasi, jika pemerintahaan gagal dalam memanfaatkanya, maka peluang ini akan berubah menjadi bencana sosial yang akan kita sesali di masa depan.
VOX POPULI VOX DEI (SUARA RAKYAT ADALAH SUARA TUHAN)
