Frederik Willem Ayal, Ketua Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Unpatti memaparkan data mengenai kondisi ekosistem pesisir dan laut di Maluku. Ia menjelaskan jika luas ekosistem mangrove sebesar 284.364,71 hektar, luasan ekosistem lamun sebesar 190.778,97 hektar dan ekosistem terumbu karang seluas 366.545,04 hektar.
“Saat ini Provinsi Maluku memiliki luas wilayah kelola 12 mil sebesar 15.522.090,15 hektar dengan jumlah pulau sebanyak 1.388,” terangnya dalam kegiatan sharing session Jaring Nusa yang digelar pada Kamis (28/02/2025).
Pada paparannya ia juga menerangkan jika luasan kawasan konservasi perairan Maluku seluas 4.532.799,78 hektar, atau 29,27 persen dari total luas wilayah kelola Provinsi Maluku.
“Dari luasan tersebut baru 2.170.084,16 hektar yang sudah mendapat SK penetapan,” ujarnya.
Dalam upaya mencapai target minimum 30 persen luasan Kawasan Konservasi Indonesia pada tahun 2045, pemerintah mendorong upaya konservasi yang dikelola bersama dengan masyarakat.
“Saat ini baru 15 wilayah mendapat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Maluku. Pengakuan harus terus didorong baik melalui bupati atau walikota serta sampai pada RTRW,” jelas Edi, sapaan akrabnya.
Ia menilai beberapa kerusakan ekosistem juga sedang terjadi di Maluku. Antara lain pembonan ikan, penebangan mangrove, pencemaran, penambangan karang, penggunaan jangkar di kawasan konservasi. Sehingga perlu adanya upaya nyata yang harus dilakukan secara kolaboratif.
“Aspek perlindungan dan penguatan perlu mendapatkan perhatian untuk pengelolaan kawasan konservasi,” pungkasnya.
Sementara itu Syarifudin Azhari Kilbaren, Direktur Tunas Bahari Maluku turut menjelaskan upaya yang sedang dijalankan untuk melindungi wilayah pesisir dan laut di Seram Bagian Timur.
Secara keseluruhan, bentuk pertumbuhan karang di calon kawasan konservasi Seram Bagian Timur didominasi oleh Coral Massive (39,40%) dan bentuk pertumbuhan terendah adalah Acropora Digitate (0,01%) dari total keberagaman karang yang dapat diidentifikasi pada 7 (tujuh) stasiun monitoring di calon kawasan konservasi Seram Bagian Timur.
Azhari juga menjelaskan kondisi padang lamun di Seram Bagian TImur. Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, stasiun 6 yang terletak di Desa Namalena di Pulau Parang memiliki tingkat tutupan tertinggi dengan nilai 74,29 % dengan kategori padat kemudian disusul dengan stasiun 3 di Desa Gah dengan nilai 71,73 % dengan kategori padat.
“Tutupan terendah ditemukan di stasiun 4 di Desa Waru dengan rata rata 23,20% dengan kategori jarang,” jelasnya.
Untuk mangrove sendiri terdapat 15 Jenis Mangrove Yang ditemukan pada keseluruhan stasiun pengamatan. Jenis mangrove yang sering ditemukan adalah Sonneratia alba, Rhizophora apiculata, serta Rhizophora stylosa.
“Rata-rata tutupan kanopi pada 6 (enam) stasiun pengamatan adalah sedang (63,88%),” ungkapnya.
Ia turut membeberkan tantangan tentang ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya laut tanpa strategi keberlanjutan. Menurutnya banyak komunitas pesisir, terutama nelayan tradisional, sangat bergantung pada hasil laut sebagai sumber utama mata pencaharian mereka.
“Tanpa strategi keberlanjutan seperti pembatasan tangkapan, penerapan zona konservasi, atau praktik perikanan berkelanjutan, eksploitasi berlebihan dapat terjadi,” terang Azhari.
“Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan stok ikan, degradasi ekosistem laut, serta hilangnya sumber penghidupan di masa depan,” tambahnya.
Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai konservasi dan pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan menjadi tantangan dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem laut.
“Mengembangkan usaha berbasis sumber daya alam secara berkelanjutan seperti ekowisata, budidaya perikanan ramah lingkungan dan pengembangan komoditi pertanian unggulan,” jelasnya.
